.: Seminar Sehari tentang Peran Kemetrologian Dalam Perdagangan Global, Hari: Rabu, Tanggal: 19 Mei 2010 di Red Top Hotel, Jl. Pecenongan No. 72 Jakarta Info Selengkapnya :.
Menteri Perdagangan
Dirjen PDN
Direktur Metrologi
Pengawasan UTTP/BDKT

 

Pengendalian terhadap UTTP yang Menggunakan Software

Penggunaan software dalam suatu UTTP atau suatu sistem pengukuran sudah semakin banyak kita temukan. Semakin cepatnya perkembangan teknologi maka semakin berkembang pula teknik-teknik pengukuran dengan menggunakan software. Banyak negara-negara di dunia yang telah menggunakan sistem pengukuran berbasis software ini karena memberikan banyak keuntungan diantaranya pengukuran menjadi lebih cepat, kemampuan untuk menganalisa lebih detil, dan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Contoh penggunaan software dalam suatu sistem pengukuran banyak dijumpai pada pada fuel dispenser, timbangan, dan meter taksi.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap UTTP berbasis software ini  dapat dilakukan perlindungan terhadap hardware dan softwarenya. Untuk pengamanan terhadap hardware perlu diberikan suatu segel yang dapat mencegah pembongkaran terhadap UTTP tersebut, sedangkan perlindungan terhadap software dapat digunakan suatu metode salah satunya cryptography agar perubahan terhadap parameter-parameter hanya dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki otoritas tersebut. Disamping itu perlu juga dibuat suatu regulasi yang dapat mengatur penggunaan software dalam suatu UTTP atau sistem pengukuran.

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai pengendalian terhadap penggunaan software pada UTTP, Asia Pacific Legal Metrology Forum (APLMF) menyelenggarakan Workshop Software Controlled in Measuring Instrument pada tanggal 3 – 6 Agustus 2010 di Bangkok, Thailand. Direktorat Metrologi mengirim delegasi yaitu Sdr. Dhani Kartika dan menyampaikan beberapa permasalahan yang pernah dihadapi dalam penyalahgunaan terhadap UTTP berbasis software dan langkah-langkah yang pernah ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. (RA)

 

 

 

Metrologi sebagai Pilar Pendukung dalam Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Dalam pencapaian sasaran ASEAN Economic Community pada tahun 2015, dimana ASEAN akan menjadi single market dan production base yang memiliki daya saing yang tinggi baik secara regional maupun terintegrasi dalam perekonomian global, kerangka dasar dalam penerapan arus bebas barang (free flow of goods) khususnya dalam bidang Standar dan Kualitas perlu menjadi perhatian yang cukup besar.

Tiga pilar yang menjadi dasar yaitu standar, penilaian kesesuaian, dan metrologi (metrologi legal, metrologi sains, dan metrologi industri) perlu diselaraskan dalam mengembangkan strategi dalam hal mendukung fasilitasi perdagangan (trade facilitation).

Metrologi sebagai bagian dari komponen pendukung standardisasi dan kesesuaian masih belum banyak memberikan dukungan secara penuh. Hal ini selain disebabkan oleh minimnya informasi mengenai peran metrologi dalam proses standardisasi dan penilaian kesesuaian di lingkungan stakeholder, juga disebabkan karena belum terpadunya infrastruktur metrologi itu sendiri. Di beberapa Negara anggota ASEAN, metrologi legal dan metrologi sains/industry masih berjalan sendiri-sendiri sehingga manfaat yang diberikan dalam penyelenggaraan kemetrologian dirasakan belum signifikan. Ketertelusuran dan jaminan kebenaran hasil pengukuran masih menjadi dua hal yang berbeda.

Hal ini tentunya menjadi kendala yang perlu segera dibenahi agar metrologi sebagai salah satu pilar dalam Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat mendukung secara nyata khususnya untuk fasilitasi perdagangan.

Dalam pertemuan Chair/Co-Chair of Working Groups (WGs)/Product Working Groups (PWGs) di lingkungan ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) yang diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2010 back to back pertemuan ACCSQ ke-35 tanggal 3 – 6 Agustus 2010 di Bangkok, Thailand, isu tersebut menjadi perhatian utama. Disamping itu pula, ditegaskan kembali bahwa infrastruktur metrologi harus dapat mendukung pencapaian sasaran terhadap 12 sektor prioritas ASEAN khususnya yang terkait dalam PWG.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Rifan Ardianto, Kepala Seksi Kerjasama Kemetrologian, Direktorat Metrologi sebagai Co-Chair WG3 on Legal Metrology dan delegasi RI lain yang berperan sebagai Chair/Co-Chair WG/PWG seperti Kementerian Perindustrian, Badan POM, dan sebagainya.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut khususnya dalam bidang metrologi legal antara lain perlunya menselaraskan ruang lingkup Working Group 3 on Legal Metrology agar lebih fokus pada dukungan terhadap fasilitasi perdagangan, perlunya mendukung pencapaian sasaran PWG yang ada di lingkungan ACCSQ, dan lebih menselaraskan infrastruktur metrologi nasional di lingkungan ASEAN guna mendukung kerangka standardisasi dan penilaian kesesuaian.

WG3 on Legal Metrology menggarisbawahi bahwa metrologi sebagai pilar dasar dalam fasilitasi perdagangan perlu menselaraskan program kerja ke depan sehingga mendukung sasaran yang ingin dicapai oleh masing-masing PWG.

Disamping itu pula, pertemuan ACCSQ ke-35 yang diadakan pada tanggal 3 – 6 Agustus 2010 dimana delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi – BSN, Ir. TAR Hanafiah, M.Sc, mencatat beberapa perkembagan yang telah dilakukan oleh masing-masing WG dan PWG khususnya untuk bidang otomotif dan Pre-pared Foodstuff.

ACCSQ sebagai forum pembahasan hal-hal terkait masalah standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi juga telah menidentifikasi beberapa kebutuhan Negara Anggota yang diangkat dalam forum ASEAN Dialog Partners bersama EU, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Cina. Bidang-bidang menjadi perhatian dalam kemitraan ASEAN dengan Negara mitra meliputi bidang otomotif, elektronik, produk berbahan dasar karet, bangunan dan konstruksi, peralatan kelistrikan dan elektronik, peralatan kesehatan, dan metrologi legal. (RA)

 

Pertemuan Teknis Kemetrologian Tahun 2010 di Batam

Pertemuan teknis kemetrologian (Pertekmet) merupakan sebuah forum guna menggali aspirasi dan pertukaran informasi diantara para penelenggara kemetrologian dalam merumuskan arah kebijakan teknis di bidang kemetrologian secara nasional.

Selengkapnya...

 


K 46


X 27


M 01


Proving Tank


Mass Comparator


Pycnometer


sucepto

Links

Jejak Pendapat
Apakah anda memahami tugas dan fungsi dari Direktorat Metrologi ....
 
Metrologi International

Pengunjung Website
Ada 1 pengunjung online